DESENTRALISASI FISKAL DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Judul :  DESENTRALISASI FISKAL DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Penulis: Richard M. Bird dan Francois Vaillancourt

Penerbit : Gramedia

Kondisi : Baru Stok Lama

Harga buku: Rp. 78.000

Pemesanan : sms 085878268031/ WA 08886824445 /pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline

Terjual

Sinopsis

Kecenderungan untuk mewujudkan otonomi daerah tengah marak dewasa ini. Dalam kacamata awam otonomi daerah bagaikan membalik telapak tangan—hanya soal membuat keketatapan-ketetapan yang mengatur perimbangan kekuasan dan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat. Tentu saja tidak semudah itu. Apalagi jika tuntutan otonomi daerah diwarnai dengan luka ketidakadilan yang diderita selama ini. Disinilah desentralisasi fiskal menemukan relevansinya.

Desentralisasi adalah salah satu cara untuk melepas dari jerat-jerat pemerintah yang tidak efektif dan tidak efisien, instabilitas makroekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tidak berimbang. Namun, desentralisasi fiskal bagai bumerang. Kalau digunakan secara benar, ia akan tepat sasaran, pemerintah daerah dan pusat akan menikmati kemakmuran. Jika tidak sasaran meleset dan bumerang menghantam stabilitas nasional menjadi lebih parah yang berakibat lambannya perbaikan perekonomian secara keseluruhan baik daerah maupun nasional.

Pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendetail dan komprehensif perihal desentralisasi fiskal dan pernik-pernik di negara-negara yang menjadi objek penelitian termasuk Indonesia. Anda akan terbantu untuk merumuskan desentralisasi fiskal macam apakah yang dapat kita terapkan di Indonesia.

KALIMANTAN TENGAH MEMBANGUN DARI PEDALAMAN & MEMBANGUN DENGAN KOMITMEN

Judul : KALIMANTAN TENGAH MEMBANGUN DARI PEDALAMAN & MEMBANGUN DENGAN KOMITMEN

Editor : Purwo Santoso dan Cornelis Lay

Penerbit : JIP

Kondisi : Baru

Harga buku: Rp. 45.000

Pemesanan : sms 085878268031/ WA 08886824445 /pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline

Sinopsis

Buku ini adalah rekam jejak pembangunan di Kalimantan Tengah. Dikupas mulai dari kebijakan  pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pembangunan ekonomi kerakyatan, program jembatan sosial dan pembangunan yang berbasis kesepakatan.

Menarik untuk disimak terutama bagi penyelenggara kebijakan dalam era otonomi daerah ini. Sebagai bahan perbandingan dalam penyelengaraan otonomi daerah.  

Politik Lokal dan Otonomi Daerah

 Judul : Politik Lokal dan Otonomi Daerah
Penulis: Leo Agustino Ph.D
Penerbit : Afabeta
Kondisi : Baru segel

Harga : Rp. 45.000

Pemesanan : sms 085878268031/WA: 08886824445 pin BB: 234FB00C/email :  empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline

Sinopsis

Pada era Reformasi seperti sekarang ini, keperluan masyarakat untuk memahami dinamika politik di aras lokal dan otonomi daerah menjadi mengemuka. Ini karena kebijaakan desentralisasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat tidak selalu menghadirkan perkembangan di tingkat daerah. Justru yang kerap terjadi adalah ketimpangan antardaerah yang semakin akut, kehidupan politik yang disandera oleh kepentingan elit, munculnya orang kuat lokal yang menyingkirkan kepentingan anggota masyarakat banyak, politik uang dalam pemilihan kepala daerah dan banyak lagi. Oleh karena itulah pembicaraan mengenai aspek politik lokal dan otonomi daerah menjadi terasa sangat penting. Buku ini hadir untuk membahas interaksi antara kedua aspek tersebut.

Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi

Judul : Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi

Penulis: Mohammad Hatta

Penerbit : Kreasi Wacana

Kondisi :Baru

Harga buku: Rp  20.000

Pemesanan : sms 08122742231/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/

Sinopsis

Dalam buku ini Hatta menjelaskan pentingnya demokrasi sebagai wujud dari penegakan kedaulatan rakyat. Melalui kajian sejarah, Hatta sampai pada kesimpulan pentingnya menjalankan demokrasi ini. Menurut Hatta berdasarkan pengalaman yang diperoleh di benua Barat, dan bersendi pula pada susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan rakyat bagi Hatta meliputi kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi.

Kelebihan Hatta dalam merumuskan sesuatu, dia membahasnya secara detail sehingga dalam pemikirannya sudah tergambar persoalan-persoalan yang akan terjadi sehingga dapat diantisipasi sedemikian rupa. Sebagai contoh ketika berbicara tentang demokrasi, Beliau menyertainya dengan mengulas masalah otonomi. Bahkan sampai bagaimana pembagian kerja dan sumber-sumber pendapatan daerah yang bisa diperoleh.

SIASAT ANGGARAN

Judul : SIASAT ANGGARAN Posisi Masyarakat dalam Perumusan Anggaran Daerah

Penulis: Puriyadi

Penerbit : Tiara Wacana

Kondisi : Baru

Harga buku: Rp 31.000

Pemesanan : sms 08122742231/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/

Sinopsis

Berjalannya sistem demokrasi telah memungkinkan warga negara untuk melakukan kontrol terhadap kelompok elite dan kalangan pejabat. Bahkan, keabsahan fungsi kontrol tersebut didukung pula oleh berbagai perangkat hukum formal. Aturan main yang disusun adalah, bahwa setiap kebijaksanaan tidak cukup didasarkan pada pemikiran elit ataupun pendapat pejabat, namun juga pada pendapat publik (public opinion). Di sisi lain, suatu pendapat publik -- di samping sebagai bentuk kontrol dari masyarakat terhadap para elit dan para pejabat --adalah juga bentuk partisipasi langsung dari masyarakat di dalam proses pembangunan. Dalam hal ini diasumsikan bahwa secara ideal ada keseteraan antara pendapat para elit dan pendapat publik, masing-masing memiliki porsi yang sama dalam mengisi kebijaksanaan yang hendak disusun.

Buku ini memaparkan eksistensi peranan masyarakat dalam penentuan anggaran daerah dengan konteka otonomi daerah. Dengan mengambil contoh kasus di Propinsi Kalimantan Timur, penulis buku ini berusaha menggambarkan tarik-menarik yang berlangsung di lembaga legislatif perihal aspirasi mayarakat dalam penentuan anggaran daerah. Secara sistematis penulis juga mengulas tentang pengertian-pengertian warga negara, masyarakat, pemerintah, dan partisipasi. Serta mengulas strukturasi tahapan perumusan kebijaksanaan anggaran daerah, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga propinsi