MENDAYUNG DIANTARA DUA KARANG

Judul : MENDAYUNG DIANTARA DUA KARANG

Penulis: Mohammad Hatta

Penerbit : Sega Arsy

Kondisi : baru

Harga buku: Rp. 35.000

Pemesanan : sms 085878268031/ WA 08886824445 / pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline

Sinopsis

D.N. Aidit pada pidato di depan sidang DPR 1957 mengatakan bahwa “Saya tidak ingin menantang siapa-siapa, tapi kapan saja Hatta ingin Peristiwa Madiun dibawa ke pengadilan, kami dari PKI selamanya bersedia menghadapinya. Kami yakin, bahwa jika soal ini dibawa ke pengadilan bukanlah kami yang menjadi terdakwa, tetapi kamilah pendakwa.

Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso, yang merupakan tokoh utama PKI, kembali ke Indonesia setelah belasan tahun berada di luar negeri, Moskow. Ia membawa gerakan komunis Internasional reformasi (Kominform) yang telah menempuh perjuangan garis keras. Pada konferensi PKI pada 2-27 Agustus 1948, ia mengungkapkan garis kominform yang telah berubah itu seraya mengajukan rencana-rencana baru yang dituangkan dalam thesisnya: “Jalan Baru untuk Republik Indonesia”. Sebulan kemudian, pada September 1948, bersama Alimin, Suriono dan para tokoh kiri lainnya, Muso memproklamasikan Pemerintah Komunis Uni Soviet di Indonesia. Deklarasi ini dikumandangkan di Madiun, Jawa Timur, dan didukung oleh manta PM Amir Sjarifuddin yang telah memegang pucuk pimpinan Front Demokrasi Rakyat (FDR). Hingga meletusnya peristiwa berdarah di Madiun, Ponorogo, Pacitan, dan Solo serta daerah sekitarnya.

Namun PKI mengaku tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Mereka justru menyebut Mohammad Hatta sebagai tokoh di belakang layar yang memprovokasi terjadinya peristiwa itu. Bagi PKI, Soekarno-Hatta telah memakai alasan palsu dengan menuding FDR/PKI dan Musso sebagai pengacau.

Mohammad Hatta sendiri sudah menyampaikan “klarifikasi” melalui penjelasannya di depan Badn Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 2 September 1948 yang berjudul :”Mendayung di Antara Dua Karang”.  

DEMOKRASI KITA

Judul : DEMOKRASI KITA Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Penulis : Mohammad Hatta
Penerbit : SEGA ARSY

Harga : Rp. 36.000

Pemesanan : sms 085878268031/ pin bb 234FB00C / empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter @empuonline

Sinopsis 

Kalau sekarang terbukti bahwa rakyat di beberapa daerah melakukan yindakan sendiri-sendiri, sebabnya adalah karena rakyat di sana tidak mengerti benar akan kedaulatan rakyat, karena itu mudah terpengaruh oleh anjuran yang mengacaukan.

Kita jangan lupa, bahwa rakyat kita sebagian masih tetap hidup dalam ikatan desanya. Masalah yang hidup dalam kalbunya adalah masalah kepentingan kehidupan bersama di dalam desanya.

Kemerdekaan  Ada Batasnya.

Apa yang terjadi sekarang ini adalah  KRISIS DEMOKRASI, atau demokrasi di dalam krisis. Demokrasi yang tidak kenal batas kemerdekaan, lupa syarat-syarat hidupnya dan cenderung menjadi anarkhi, lambat laun digantikan oleh diktator.

Demokrasi dapat berjalan baik apabila ada rasa tanggung jawab dan toleransi pasa pemimpin-pemimpin politik. Inilah yang kurang dari pemumpin-pemimpin partai seperti yang berkali-kali saya peringatkan. Pasa permulaan kemerdekaan, orang merasai benar-benar tanggung jawabnya. Tetapi setelah kemerdekaan itu diakui seluruh dunia, orang lupa pada syarat-syarat membangun demokrasi dalam praktik. 

Sukarno Hatta dan Hamengku Buwono IX

Judul : Sukarno Hatta dan Hamengku Buwono IX

Editor : Anton Haryanto, H. Purwanta  

Penerbit : USD

Kondisi : Baru

Harga buku: Rp. 41.000

Pemesanan : sms 085878268031/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ 

Sinopsis

Buku ini membahas pemikiran ketiga tokoh Sukarno, Hatta dan Hamengku Buwono IX mengenai Pancasila. Membicarakan Pancasila pada masa sekarang menjadi sesuatu hal yang langka, dan mungkin sedikit “aneh”. Ditengah hingar-bingarnya euforia politik era rofornasi, ditengah mengguritanya kapitalisme dan neoliberalisme, bangsa ini tentang Pancasila. Suatu ide yang patut mendapatkan apresiasi.

Daniel Bell pernah berujar bahwa “ideologi telah mati”.  Pernyataan ini terlalu frustasi mencermati “pertarungan ideologis” yang vis a vis secara diametral saling mengalahkan. Padahal suatu ideologi tidak akan mati selama ia dijadikan dasar dan pedoman dalam menentukan arah kehidupan ke depan bagi sistem kehidupan bangsa (believe system). Suatu ideologi diterpa dan diuji oleh keadaan sekitar yang menyebabkan ideologi itu layu, bangkit dan berkembang dan “hidup” kembali.

Pancasila, seolah-olah tenggelam bersamaan dengan (a) runtuhnya rezim Suharto atau Orde Baru, dan (b) diterbitkannya kebijakan publik mengenai terbukanya organisasi sosial politik menggunakan asas organisasi di luar Pancasila, dengan catatan tidak bertentangan dengan Pancasila dan tetap menggunakan Pancasila sebagai dasar negara.