MENGGUGAT BUDAYA PATRIARKHI

Judul : MENGGUGAT BUDAYA PATRIARKHI

Editor: Muhadjir Darwin dan  Tukiran

Penerbit : PPK UGM dan Ford Fondation

Kondisi : Segel (Buku Baru Stok Lama)

Harga buku: Rp. 75.000

Pemesanan : sms 085878268031/ WA 08886824445 / pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline

                                                                           TERJUAL

Sinopsis

Perbedaan peran gender yang ada di Indonesia merupakan masalah ketidakadilan sosial yang menempatkan perempuan sebagai korban utamanya. Hal ini terjadi bukan hanya karena masalah antarindividu, akan tetapi merupakan proses konstruksi sosial. Dengan berbagai cara, perbedaan peran gender dikondisikan  oleh tatanan masyarakat Indonesia yang patriarkhis.  Perlawanan kaum feminis terhadap  kultur patriarkhis dapat disejajarkan dengan perjuangan orang kulit hitam melawan kebijakan apartheid di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Ketika itu, perjuangan menuntut kesamaan hak tidak hanya didukung oleh seorang kulit hitam yang merasa diperlakukakan secara diskriminatif oleh bangsa kulit putih, tetapi juga oleh sejumlah tokoh kulit putih yang sadar bahwa sikap diskriminatif seperti itu tidak manusiawi dan tidak adil.

Saat ini perjuangan ke arah kesetaraan gender tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan feminis, tetapi banyak didukung oleh kaum laki-laki profeminis. Perjuangan ini memang bukan perang antara perempuan dan laki-laki, tetapi merupakan pembentukan wacana, antara wacana hegemoni dengan wacana kesetaraan.Tidak semua laki-laki berpihak pada wacana hegemoni, seperti juga tidak semua wanita berpihak pada wacana kesetaraan. Dengan demikian objek perlawanan di sini bukanlah laki-laki, tetapi kultur partiarkhi yang secara umum telah terkonstruksi baik pada diri laki-laki maupun perempuan.

Usaha untuk meruntuhkan struktur partriarkhi dapat dilakukan melalui transformasi sosial, yaitu perombakan struktur sosial yang ada sekarang ini. Sayangnya perjuangan kearah kesetaraan gender masih menjadi wacana di kalangan akademisi dan organisasi sosial pemerhati masalah perempuan. Untuk itu perlu segera dilakukan upaya memerangi ketidakadilan sosial berdasarkan identitas gender ini.

Reorientasi Kebijakan Kependudukan

Judul : Reorientasi Kebijakan Kependudukan

Penulis: Faturochman dan Agus Dwiyanto

Penerbit : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Kondisi Buku : Baru

Harga buku: Rp 35.000

Pemesanan : sms 08122742231/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ 

TERJUAL

Sinopsis

Kebijakan kependudukan yang dikenal masyarakat terbatas pada keluarga berencana dan transmigrasi. Sebetulnya , selain dua itu masih banyak kebijakan kependudukan lain. Dua hal yang dikenal itu pun tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Program Keluarga Berencana misalnya diketahui masyakarat sebagai program sukses menurunkan angka kelahiran. Ternyata program ini banyak mengundang kritik karena banyak hal yang diabaikan dalam program ini. Program transmigrasi yang telah berjalan lama dan menelan banyak danan juga kurang jelas hasilnya.  Kebijakan  dan program kependudukan yang lainnya seperti kesehatan,  pemberdayaan perempuan dan pengembangan sumber daya manusia ternyata tidak juga mencapai target yang memuaskan. 

Era reformasi seharusnya tidak kehilangan momentum untuk reorientasi dan reformulasi kebijakan maupun program-program yang ada selama ini. Sayangnya, saat ini belum ada kejelasan  tentang upaya ke arah itu. Akankah kita kehilangan momentum sehingga bangsa Indonesia terus terpuruk dalam berbagai persoalan yang tidak kunjung terpecahkan? Beberapa Ahli di bidang kependudukan tidak tinggal diam. Secara proaktif mereka mengajukan pemikiran-pemikiran untuk perbaikan berbagai kebijakan dan program dalam bidang kependudukan. Kalangan akademisi dan masyarakat luas juga perlu tahu tentang hal ini. Saat ini adalah era keterbukaan dan kebebasan bagi semua lapisan masyarakat untuk peduli dan secara konstruktif terlibat dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

Buku ini diharapkan dapat menjadi stimuli bagi berbagai kalangan termasuk akademisi, politisi, pemerintah dan birokrasi, serta masyarakat yang selanjutnya dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan kebijakan-kebijakan dan program-program untuk kesejahteraan manusia Indonesia.