Penulis: Rizza Kamajaya
Penerbit : POLGOV UGM
Kondisi : Baru
Harga buku: Rp. 45.000
Pemesanan
: sms 085878268031/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/
twitter : @empuonline
Sinopsis
Pasca jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru,
konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi
rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan
tentunya petani. Partisipasi politik yang macet selama kurun waktu 32 tahun telah
menemukan momentum kebangkitannya. Dalam hal ini, kehadiran organisasi rakyat
yang dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang
hidup secara sembunyi-sembunyi sewaktu rezim Orde Baru berkuasa.
Gerakan Petani Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era transisi demokrasi. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang bernama Forum Perjuangan Petani Batang atau disingkat FPPB, para petani Batang berusaha mengambil alih kembali tanah mereka yang diakuisisi negara ketika rezim Orde Baru berkuasa. Strategi reclaiming menjadi titik tolak petani untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Bagi forum Perjuangan Petani Batang, transformasi ini kemudian termanifestasikan dalam suatu skema gerakan politik formal. Gerakan yang nantinya berusaha merebut kepemimpinan politik pemerintahan di tingkat lokal, baik lembaga eksekutif (mulai dari Pemerintahan Desa hingga Pemerintahan Kabupaten), maupun lembaga legislatif (DPRD Kabupaten). Peranan baru yang dimainkan organisasi ini tak lain dan tak bukan diorientasikan sebagai usaha untuk merepresentasikan kepentingan petani dalam struktur pemerintahan yang dengan sendirinya juga akan terakomodasi dalam produk-produk kebijakan pemerintah. Hal ini diharapkan menjadi titik tolak bagi penyelesaian secara tuntas kasus sengketa tanah petani anggota FPPB.
Gerakan Petani Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era transisi demokrasi. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang bernama Forum Perjuangan Petani Batang atau disingkat FPPB, para petani Batang berusaha mengambil alih kembali tanah mereka yang diakuisisi negara ketika rezim Orde Baru berkuasa. Strategi reclaiming menjadi titik tolak petani untuk mewujudkan cita-cita tersebut.
Bagi forum Perjuangan Petani Batang, transformasi ini kemudian termanifestasikan dalam suatu skema gerakan politik formal. Gerakan yang nantinya berusaha merebut kepemimpinan politik pemerintahan di tingkat lokal, baik lembaga eksekutif (mulai dari Pemerintahan Desa hingga Pemerintahan Kabupaten), maupun lembaga legislatif (DPRD Kabupaten). Peranan baru yang dimainkan organisasi ini tak lain dan tak bukan diorientasikan sebagai usaha untuk merepresentasikan kepentingan petani dalam struktur pemerintahan yang dengan sendirinya juga akan terakomodasi dalam produk-produk kebijakan pemerintah. Hal ini diharapkan menjadi titik tolak bagi penyelesaian secara tuntas kasus sengketa tanah petani anggota FPPB.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar