Senin, 30 Maret 2015

Politik dan Grafiti



Judul : Politik dan Grafiti
Penulis: Rias Fitrian Indriyati
Penerbit : POLGOV UGM
Kondisi : Baru

Harga buku: Rp. 40.000

Pemesanan : sms 085878268031/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline


Sinopsis

Belum banyak orang menyadari bahwa politik tidak saja berada dalam ranah lembaga-lembaga formal seperti negara, tapi juga sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, politik sebenarnya bersifat sangat cair, termasuk dalam hal strategi penyampaian aspirasi politik yang dapat dilakuka melalui media gambar. Perspektif daily politics ini digunakan untuk melacak fenomena grafiti di Yogyakarta. Grafiti sebenarnya merupakan media komunikasi politik sehari-hari yang berisi berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Keberadaan grafiti pada tembok jalanan yang notabene merupakan ruang publik juga mengandung relasi kuasa antar berbagai aktor. Studi ini menemukan indikasi bah ternyata dunia grafiti telah “dimanfaatkan” oleh para pemilik modal, kelompok sosial dan budaya yang dominan, serta negara. Dengan kata lain, dunia grafiti telah mengalami “kromonisasi” atau penjinakan (domestication). Sebagai konsekuensinya, grafiti bukan sekadar media dan representasi realitas sehari-hari versi grafiti, tetapi juga telah menjadi media dari representasi kelompok-kelompok dominan.

Transformasi Strategi Gerakan Petani



Judul : Transformasi Strategi Gerakan Petani
Penulis: Rizza Kamajaya
Penerbit : POLGOV UGM
Kondisi : Baru

Harga buku: Rp. 45.000

Pemesanan : sms 085878268031/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline


Sinopsis

Pasca jatuhnya rezim otoritarian Orde Baru, konstelasi politik di Indonesia diwarnai dengan munculnya berbagai organisasi rakyat dalam berbagai sektor, seperti buruh, nelayan, kaum miskin kota dan tentunya petani. Partisipasi politik yang macet selama kurun waktu 32 tahun telah menemukan momentum kebangkitannya. Dalam hal ini, kehadiran organisasi rakyat yang dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk aktualisasi gerakan bawah tanah yang hidup secara sembunyi-sembunyi sewaktu rezim Orde Baru berkuasa.

Gerakan Petani Batang menjadi salah satu kasus yang muncul di era transisi demokrasi. Melalui sebuah wadah kolektif perjuangan yang bernama Forum Perjuangan Petani Batang atau disingkat FPPB, para petani Batang berusaha mengambil alih kembali tanah mereka yang diakuisisi negara ketika rezim Orde Baru berkuasa. Strategi reclaiming menjadi titik tolak petani untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

Bagi forum Perjuangan Petani Batang, transformasi ini kemudian termanifestasikan dalam suatu skema gerakan politik formal. Gerakan yang nantinya berusaha merebut kepemimpinan politik pemerintahan di tingkat lokal, baik lembaga eksekutif (mulai dari Pemerintahan Desa hingga Pemerintahan Kabupaten), maupun lembaga legislatif (DPRD Kabupaten). Peranan baru yang dimainkan organisasi ini tak lain dan tak bukan diorientasikan sebagai usaha untuk merepresentasikan kepentingan petani dalam struktur pemerintahan yang dengan sendirinya juga akan terakomodasi dalam produk-produk kebijakan pemerintah. Hal ini diharapkan menjadi titik tolak bagi penyelesaian secara tuntas kasus sengketa tanah petani anggota FPPB.

Minggu, 29 Maret 2015

Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah



Judul : Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Penulis: Josef Riwu Kaho
Penerbit : POLGOV UGM
Kondisi : Baru

Harga buku: Rp. 75.000

Pemesanan : sms 085878268031/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline


Sinopsis

Agaknya, kutipan berikut telah cukup tepat mewakili isi buku ini: “Lain daripada itu, dalam Negara yang menganut paham demokrasi seharusnya diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan daripada demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau semboyan ini benar-benar hendak direalisasikan, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya pada tingkat Nasional atau Pusat saja tetapi juga pada tingkat Daerah.

Hal ini berhubungan langsung dengan kenyataan bahwa di dalam wilayah Negara itu terdapat masyarakat-masyarakat setempat yang masing-masing diliputi oleh keadan khusus setempat sehingga masing-masing masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan/kepentingan-kepentingan khusus yang berbeda dari Daerah ke Daerah. Mengusahakan, menyelenggarakan kepentingan masyarakat setempat itu (mengurus rumah tangga Daerah) sebaiknya diserahkan kepada rakyat Daerah itu sendiri. Jadi dasar, maksud, alasan, dan tujuan kedua bagi adanya Pemerintahan Daerah adalah: pelaksanaan demokrasi, khususnya demokrasi di/dari bahwa (grass roots democracy).”

Jumat, 27 Maret 2015

BLANDONGAN Perebutan Kuasa Budaya Masyarakat Jawa dan Madura



Judul : BLANDONGAN Perebutan Kuasa Budaya Masyarakat Jawa dan Madura
Penulis: Yongki Gigih Prasisko
Penerbit : LPRIS
Kondisi : Baru

Harga buku: Rp. 40.000

Pemesanan : sms 085878268031/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline


Sinopsis

Perjalanan historis migrasi orang Madura ke pulau Jawa, khususnya ke pesisir utara Jawa Timur menghasilkan konsekuensi sosial dan kultural atas terjalinnya hubungan antara orang Jawa dan Madura. Secara kultural, orang Madura mendapatkan penamaan dan katakteristik negatif dari orang Jawa, sedangkan konsekuensi sosialnya adalah perkawinan campur antara orang Jawa dan Madura. Di desa Maosari sebagai tempat di mana orang Jawa dan Madura hidup berdampingan, muncul istilah Blandongan untuk menamai anak hasil perkawinan campur antara Jawa dan Madura.

Penamaan blandongan unutk orang campur Jawa-Madura merupakan prakter eksklusi pihak Jawa, karena dalam konsepsi Jawa, blandongan bermakna negatif yakni pencuri kay dan pentolan geng kejahatan yang identik dengan orang Madura, artinya blandongan telah di Madura-kan oleh pihak Jawa. Terkuak kepentingan bahwa pihak Jawa masih belum mengamini perkawinan campur, khususnya antara Jawa dengan Madura. Di pihak lain, orang Madura  menggunakan identitas blandongan untuk melawan otoritas pemaknaan Jawa, dengan tidak menerima makna blandongan sebagai maling kayu dan pentolan geng kejahatan. Dalam konsepsi Madura, blandongan hanya bermakna orang campur Jawa-Madura. Blandongan dalam konsepsi Jawa dieksklusikan dan ditempatkan pada posisi subordinat setara dengan orang  Madura, sedangkan dalam konsepsi Madura, blandongan diinklusikan dengan memberi kualitas tengah-tengah, tidak sepenuhnya Jawa dan bukan seutuhnya Madura, ia adalah Jawa Madura.  

Amir Sjarifoeddin: Nasionalis yang Tersisih



Judul : Amir Sjarifoeddin: Nasionalis yang Tersisih
Penulis: Yema Siska Purba
Penerbit : POLGOV UGM
Kondisi : Baru

Harga buku: Rp. 50.000.

Pemesanan : sms 085878268031/ pin BB: 234FB00C/email : empu_online@yahoo.com/ empuonline@gmail.com/ twitter : @empuonline


Sinopsis

Amir Sjarifoeddin menjadi korband dari Revolusi Indonesia yang turut ia gagas. Perjuangannya tidak dihargai dengan pantas dan sejarah resmi negara melupakan perannya dalam memerdekakan bangsa. Pun, perjuangannya kandas sebelum terwujud. Ia dieksekusi mati oleh regu tembak di Ngalihan bersama sekian orang tanpa nama yang ikut serta dalam peristiwa Madiun 1948. Tidak seperti rekan-rekan seperjuangannya –Hatta, Soekarno, dan Sjahrir yang menerima bintang jasa, –sosok  Amir tenggelam. Banyak dari buku-buku yang memaparkan peranan Amir dalam perjuangan kemerdekaan dimusnahkan dan dilarang beredar.

Dengan demikian, buku pertama dengan bentuk biografi yang diterbitkan oleh POLGOV ini menjadi sebuah upaya penanding, demi mengangkat kembali impian dan semangat nasionalisme Amir. Semangatnya menyeluruh untuk segala bidang,  diantaranya dalam bidang bahasa, etnis, peran negara melawan nekolim, usaha mengerahkan kekuatan massa, pertahanan nasional, dan diplomasi internasional, urgensi peran buruh dan petani dalam revolusi, serta perannya yang besar dalam menghegemoni pembentukan partai dan gerakan-gerakan. Buku ini juga secara terperinci menuturkan riwayat hidup, relasi keluarga, dan karier politik serta gerakan perjuangan yang digagasnya. Semua hal itu, termasuk pronsip dan ideologinya, mengantarkan Amir pada pemikiran yang matang untuk konsepsi nasionalisme Indonesia.